2019 ~ DO IT FOR YOU

TONTONAN UNTUK ANAK-ANAK

Film Anak Indonesia yang di kemas oleh Channel Youtube "Galeri Anank Indonesia" adalah Film Anak-Anak untuk pengembangan bakat dan potensi supaya mereka memiliki kemampuan dalam seni peran dan untuk mengarahkan mereka memiliki cita-cita dalam hal dunia multimedia.

Galeri Anak Indonesia sebagai wadah pengasah bakat, berusaha membimbing dan mengajari cara berdialog, akting didepan kamera, menghfalkan naskah serta mengatur dialog meraka agar terlihat natural.

Setiap hari libur sekolah Anak-anak rutin untuk menjalani pengambilan gambar yang telah ditentukan oleh para pengelola bakat, antusias mereka menjalani hal ini membuat suasana menjadi hidup dan ramai sehingga semangat pun timbul dengan sendirinya pada pribadi mereka masing-masing.

Tonton Channel mereka di Youtube :

Hal baru untuk anak-anak daerah menjalani shooting dan itu hal yang belum pernah dilakukan dalam kenidupan sehari-hari oleh anak seusia mereka hidup disuatu daerah. Galeri Anak Indonesia mempunyai gagasan baru untuk mencari potensi anak-anak kampung pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak perkotaan yang mempunyai fasilitas lengkap dan biaya yang mendukung.

Dengan alat kamera, pencahayaan, mikrofon, serta sumberdaya manusia untuk mengolah hasil rekaman minim. Tetapi semuanya bersemangat untuk menciptakan prestasi yang positif dan menjadi tontonan, edukasi baik untuk Keluarga Indonesia.

Semangat berprestasi - Salam terbaik dari Galeri Anak Indonesia untuk Anak Indonesia

Permasalahan teknis software PPh badan memang sering terjadi untuk beberapa pengguna yang membuat bingung. Diantaranya adalah saat memindahkan databse ke komputer lain, database tersebut menjadi kosong.
PPh setelah diinstall akan tersimpan di :
C:\Program Files\DJP\ (untuk windows 32 bit)
C:\Program Files(x86)\DJP\ (Untuk windows 64 bit)

Seharusnya database tersebut tersimpan di folder diatas, karena user tidak menggunakan administrator maka database tersimpan di virtual store.

Berikut solusinya :

Buka folder dialamat berikut : C:\Users\NAMA_PC_ANDA\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\DJP

Didalam folder DJP tersebut terdapat folder eSPT PPh 4(2) ataupun PPH23, copy database nya dan masukkan ke komputer yang akan dipakai.

Selamat Mencoba

Jika ini membantu, anda bisa traktir kopi disini

Pemerintah dengan layanan BPJS Kesehatan bertujuan mulia untuk melayani kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan BPJS Kesehatan seluruh lapisan Masyarakat akan mendapat manfaat dalam pelayanan medis, sehingga Rakyat Indonesia Sehat secara Jasmani dan Rohani.

BPJS Kesehatan program dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, tidak dibebankan iuran sama sekali yaitu Rp 0. Bpjs sendiri dibagi beberapa kelas yaitu : kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang masing-masing kelas besaran iuran akan berbeda-beda. Sedangan bpjs ada 2 kategori yaitu bpjs kesehatan pribadi dan bpjs kesehatan badan usaha.

Bpjs kesehatan pribadi yaitu setiap warga negara yang mampu membayar iuran secara pribadi dan mendaftarkan secara pribadi dengan NIK dan Nomor KK. Sedangkan BPJS kesehatan badan usaha adalah bpjs yang terdaftar diperusahan, pesertanya adalah karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.

Pemerintah menghimbau setiap Rumah sakit harus melayani pasien yang tertanggung oleh BPJS kesehatan berdasarkan rujukan dari klinik pratama (fasilitas kesehatan utama). Jika faskes utama tidak bisa melayani dari segi tenaga medis atau alat medis, maka pasien dirujuk ke rumah sakit besar.

Contoh kasus: pasien yang sedang hamil meminta rujukan ke rumah sakit besar untuk kontrol kehamilan setiap bulannya, klinik sebagai faskes utama memberikan rujukan ke rumah sakit yang bekerja sama. Setelah rujukan selesai dibuat, maka pasien datang ke rumah sakit besar untuk menjalani kontrol. Setiba di rumah sakit besar, pasien disambut dengan baik dan pelayanan yang baik (suatu keharusan), setelah pemeriksaan sang dokter berkata "untuk kontrol dipuskesmas saja ya, karena di rumah sakit besar hanya melayani kalau klinik/puskesmas tidak bisa". Apakah demikian??????

Cerita ini akan bersambung setelah cerita real sudah berlanjut....


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 01/PJ./2006

TENTANG
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang menjadi dasar 
pengisian kode Jenis Pajak dalam Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN, perlu menetapkan 
kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
 Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
 Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir 
 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan 
 Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena 
 Cukai Buatan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan 
 Standar;
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak 
 Nomor KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Penerima 
 Pembayaran Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara On-line;

            MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK.


      Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
(1) Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank 
 badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai
 penerima pembayaran atau setoran pajak.
(2) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
 pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima 
 Pembayaran.
(3) SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan 
 pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan
 sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I 
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima 
 Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi 
 dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal 
 Pajak ini, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.
(5) SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor) adalah SSP yang digunakan 
 oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor.
(6) SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri) 
 adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil 
 tembakau buatan dalam negeri.


      Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai 
 dengan lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Satu SSP Standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak 
 dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/STP, dengan menggunakan 
 satu MAP/Kode Jenis Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.


      Pasal 3
 
(1) SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor 
 Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran
 pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN Bendaharawan.

(2) SSP Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang 
 peruntukannya sebagai berikut :
 Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak;
 Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan 
    Perbendaharaan Negara (KPPN);
 Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
 Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
 Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan 
    perundangan perpajakan yang berlaku.

(3) SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran
 II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


      Pasal 4

(1) SSP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran
 yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat
 Jenderal Pajak.

(2) SSP Khusus dicetak :
 a. pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang 
  berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;
 b. terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar 
  untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

(3) SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar sebagai 
 pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang 
 berwenang oleh Kantor Penerima Pembayaran.

(4) SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :
 a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 b. Nama Wajib Pajak;
 c. Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
 d. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran;
 e. Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
 f. Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT);
 g. Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
 h. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau 
  Nomor Transaksi Pos (NTP).

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, SSP Khusus 
 digunakan untuk pembayaran : 
 a. Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran Fiskal Luar Negeri (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, 
  Kode Jenis Setoran 100) yang dibayar pada counter-counter di bandar udara dan pelabuhan 
  laut;
 b. Pajak Penghasilan Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri (MAP/Kode Jenis Pajak 411127, semua 
  Kode Jenis Setoran) baik untuk perorangan maupun badan;
 c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka 
  restrukturisasi perusahaan (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 104);
 d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
  Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode
  Jenis Setoran 101 atau 102);
 e. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN Impor atas barang bawaan penumpang, 
  awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana ditetapkan oleh 
  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (MAP/Kode Jenis Pajak 411123);
 f. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut (MAP/Kode Jenis Pajak 
  411122, Kode Jenis Setoran 900);
 g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
  Pertambahan Nilai (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 900);
 h. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 
  bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis 
  Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 402) sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari 
  Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang  menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak 
  wajib memiliki NPWP; 
 i. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan yang
  dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, 
  Kode Jenis Setoran 403) sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Kantor 
  Pelayanan Pajak setempat yang  menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki 
  NPWP;
 j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh orang 
  pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411211, Kode Jenis Setoran 
  103).

(6) Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan 
 menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Kantor Penerima Pembayaran yang telah terhubung secara on line dengan sistem Monitoring Pelaporan
 Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melayani pembayaran atau 
 penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus.


      Pasal 5

(1) SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor.
(2) SSPCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang peruntukannya 
 sebagai berikut :
 Lembar ke-1a  :  untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib Pajak;
 Lembar ke-1b  :  untuk Penyetor/Wajib Pajak; 
 Lembar ke-2a  :  untuk KPBC melalui KPPN;
 Lembar ke-2b dan ke-2c :  untuk KPP melalui KPPN; 
 Lembar ke-3a dan ke-3b :  untuk KPP melalui Penyetor/WP atau KPBC;
 Lembar ke-4  :  untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.
(3) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3a.
(4) Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 
 impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang 
 Mewah adalah foto kopi SSPCP lembar ke-3a.
(5) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3b.
(6) SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak Penghasilan 
 adalah SSPCP  lembar ke-2b.
(7) SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak Pertambahan 
 Nilai adalah SSPCP  lembar ke-2c.
(8) Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 
 impor, maka untuk administrasi penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah digunakan foto kopi 
 SSPCP lembar ke-2c.


      Pasal 6

(1) SSCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dari cukai atas Barang Kena Cukai
 dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.
(2) SSCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang peruntukannya 
 sebagai berikut :
 Lembar ke-1a :    untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib  Pajak;
 Lembar ke-1b :    untuk Penyetor/Wajib Pajak; 
 Lembar ke-2a :    untuk KPBC melalui KPPN;
 Lembar ke-2b :    untuk KPP melalui KPPN;
 Lembar ke-3 :    untuk KPP melalui Penyetor/ Wajib Pajak; 
 Lembar ke-4 :    untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.


      Pasal 7

(1) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan 
 Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan 
 dengan menggunakan SSPCP.
(2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil 
 tembakau buatan dalam negeri selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat 
 ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 
 SSCP.


      Pasal 8

(1) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
 KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah 
 terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003 dapat digunakan sampai 
 dengan tanggal 30 Juni 2006.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan SSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan 
 menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal 
 Pajak ini, pengisian MAP/Kode Jenis Pajak dilakukan dengan cara menambahkan 2 digit di samping 
 kolom MAP/Kode Jenis Pajak yang tersedia, sehingga kolom MAP/Kode Jenis Pajak dapat diisi menjadi
 6 digit.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengisi Surat Setoran Pajak dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak dan 
 Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
 KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003) untuk pembayaran 
 sampai dengan 30 Juni 2006, maka MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran tersebut 
 diperlakukan sama dengan MAP/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan 
 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


      Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003 dinyatakan tidak berlaku.


      Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2006
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Kode MAP / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER - 01/PJ./2006

Tentang Bentuk Surat Setoran Pajak

TABEL MAP / KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

MAP/Kode Jenis Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200	Tahunan PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

MAP/Kode Jenis Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.
300	STP PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
310	SKPKB PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
311	SKPKB PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
320	SKPKBT PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.
402	PPh Final Pasal 22 atas Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas penyerahan rokok produksi dalam negeri.
900	Pemungut PPh Pasal 22	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

MAP/Kode Jenis Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
300	STP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

MAP/Kode Jenis Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
102	PPh Pasal 23 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPh Pasal 23 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300	STP PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
310	SKPKB PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
312	SKPKB PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320	SKPKBT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi.

MAP/Kode Jenis Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
300	STP PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
310	SKPKB PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
320	SKPKBT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

MAP/Kode Jenis Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
101	PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak bersifat final Badan	untuk pembayaran PPh Badan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak bersifat final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang kegiatan utamanya bukan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan merupakan bagian pembayaran pendahuluan (PPh Pasal 25)
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Badan.
200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.
300	STP PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
310	SKPKB PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320	SKPKBT PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

MAP/Kode Jenis Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
101	PPh Pasal 26 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
102	PPh Pasal 26 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
103	PPh Pasal 26 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
104	PPh Pasal 26 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
105	PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 26	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26.
300	STP PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
310	SKPKB PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
311	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
320	SKPKBT PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

MAP/Kode Jenis Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Fiskal Luar Negeri	untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Final	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.
300	STP PPh Final	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311	SKPKB PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312	SKPKB PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321	SKPKBT PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi.
402	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
406	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham dan Obligasi di Bursa Efek	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek.
407	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.
408	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
410	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.
411	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
412	PPh Final Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri.
413	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.
414	PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.
415	PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT.
416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.

MAP/Kode Jenis Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya.
300	STP PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya.
310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya.
320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

10.

MAP/Kode Jenis Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi.
300	STP PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Minyak Bumi.
310	SKPKB PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Minyak Bumi.
320	SKPKBT PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Minyak Bumi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

11.

MAP/Kode Jenis Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Gas Alam	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
300	STP PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
310	SKPKB PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.
320	SKPKBT PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

12.

MAP/Kode Jenis Pajak 411113 Untuk Jenis Pajak PPh Lainnya dari Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh lainnya dari Minyak Bumi.
300	STP PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh lainnya dari Minyak Bumi.
310	SKPKB PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh lainnya dari Minyak Bumi.
320	SKPKBT PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh lainnya dari Minyak Bumi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

13.

MAP/Kode Jenis Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya.
300	STP PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya.
310	SKPKB PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Migas Lainnya.
320	SKPKBT PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Migas Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

14.

MAP/Kode Jenis Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
104	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.
311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.

15.

MAP/Kode Jenis Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300	STP PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
310	SKPKB PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPN Impor	untuk penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut.

16.

MAP/Kode Jenis Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPnBM Dalam Negeri.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.
300	STP PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri.
310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.
311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri.
321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk penyetoran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh pemungut.

17.

MAP/Kode Jenis Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Impor	untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Impor.
300	STP PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Impor.
310	SKPKB PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.
320	SKPKBT PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut PPnBM Impor	untuk penyetoran PPnBM Impor yang dipungut oleh pemungut.

18.

MAP/Kode Jenis Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.
300	STP PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
310	SKPKB PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.
320	SKPKBT PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

19.

MAP/Kode Jenis Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPn BM Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.
300	STP PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Lainnya.
310	SKPKB PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Lainnya.
320	SKPKBT PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

20.

MAP/Kode Jenis Pajak 411611 Untuk Bea Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Bea Meterai	untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Bea Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Bea Meterai.
300	STP Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai.
310	SKPKB Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.
320	SKPKBT Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

21.

MAP/Kode Jenis Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Benda Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Benda Meterai.
300	STP Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai.
310	SKPKB Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.
320	SKPKBT Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

22.

MAP/Kode Jenis Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang.
300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.
310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.
320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk penyetoran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh pemungut.